Kunci Jawaban Kelas 10 PKN Uji kompetensi bab 3 Halaman 98 Semester 1 – pada kunci jawaban ini bersumber dari buku siswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (pkn) edisi revisi 2016. untuk artikel ini kita akan dibawa pada materi BAB 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Neagara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kunci Jawaban PKN kelas 10 sma/smk semester 1 halaman 98 ini terdiri dari soal tabel mengenai Uji kompetensi bab 3 yang terdapat pada buku siswa kurikulum 2013. artikel ini dibuat untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan soal soal yang terdapat didalam buku siswa, diharapkan dengan adanya kunci jawaban ini dapat meningkatkan kekampuan dan minat belajar siswa.
Di dalam pembahasan PKN Kelas X semester 1 ini terdapat berbagai macam soal yang harus dikerjakan siswa dirumah maupun disekolah. nah, untuk siswa yang belum menemukan kunci jawaban tersebut bisa langsung mengujungi jawabanbukupaket.com untuk mendapatkan kunci jawaban alternatif pada halaman 98 ini.
Kunci Jawaban Kelas 10 Halaman 98
Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.
1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli!
Jawaban :
Sistem politik adalah sebuah skema yang terdapat dalam suatu negara yang didalamnya telah terdapat organisasi untuk mengatur jalannya sebuah pemerintahan negara.
Pembahasan
Sistem politik menurut Robert Dahl
Sistem politik merupakan suatu pola yang bersifat tetap yang berasal dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan serta kewenangan.
Sistem pilitik menurut David Easton
Sistem politik merupakan sebuah sistem yang terdiri dari bagian nilai-nilai dan pembagian nilai-nilai yang ada bersifat memaksa serta mengikat masyarakat secara keseluruhan.
Sistem politik menurut Rusadi Kantaprawira
Sistem politik adalah metode dalam struktur politik dengan berhubungan dengan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang awet.
2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik.
Jawaban :
Partai politik adalah kelompok yang bergerak dibidang pemerintahan, sifatnya menjalani sosial/ drama dalam pemerintahan dengan tujuan kekuasaan/ kursi dalam lembaga pemerintah.
Kelompok kepentingan adalah kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, karena kelompok ini besar kekuatan dan suaranya untuk mengubah pemerintah, contoh : kelompok buruh, kelompok pejabat, kelompok masyarakat, mahasiswa
Kelompok penekanan adalah Kelompok yang sudah keras dan berani menekankan pemerintah untuk mengubah keputusannya, kelompok ini artinya kelompok kepentingan yang sudah bergerak, contoh : kelompok pendemo, kelompok media sosial, petisi besar
media komunikasi publik adalah Media/ tempat dimana publik secara luas dapat berinteraksi, bercakap-cakap, sosial, drama, dan melakukan apa yang mereka mau, media Indonesia tidak dibatasi apapun, sehingga publik bebas berpendapat apapun dalam media komunikasi, contoh : Kelompok musyawarah, face – book, insta – gram, whats – app.
3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jawaban :
Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara ringkas, tata cara pemberhentian tersebut adalah sebagai berikut.
1)Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti:
- telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2) Usul pemberhentian Presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan.
3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR.
4) MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden sesuai wewenangnya.
BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 9 PKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Semester 1
BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 9 PKN Uji Kompetensi Bab 1 Halaman 29 30 Semester 1
BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PKN Uji Kompetensi 6 Halaman 147 Semester 2
4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!
Jawaban :
1. Akuntabilitas
Memiliki arti pertanggungjawaban secara umum, atau dapat dipersalahkan, dsb. Artinya bahwa negara sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur. Selain hal tersebut, ini juga bisa dimaknai supaya pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya dan dapat dipersalahkan apabila meleset dari hal yang seharusnya.
2. Transparansi
Menyangkut mengenai keterbukaan pemerintah terhadap informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pemerintah tersebut.Informasi tersebut umumnya dibuka terhadap rakyat agar rakyat juga mampu mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan pemerintah bekerja secara transparan/tanpa kecurangan suatu pihak.
3. Independensi
Jika kerap kali independency diartikan sebagai keadaan Netral atau tidak berpihak maka itu salah karena apa pun selalu dihadapkan pada dua pilihan sehingga makna independensi menjadi berpihak pada pihak yang benar.
4. Koordinasi
Memiliki makna bahwa antar memiliki jabatan harus memiliki koordinasi yang baik akan tercipta sistem pemerintahan yang tertata dengan baik.
Selain itu antar lembaga juga harus memiliki hubungan yang baik dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang akhirnya berakibat pada ketidak- efisiensi-an kebijakan.
5. Partisipasi
Di sini bermakna bahwa seluruh pemangku jabatan harus mengambil andil dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dalam negara tersebut sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat tersalurkan.
Hal ini berarti bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan dan seluruh keputusan terhadap kebijakan tertentu harus didasarkan pada kepentingan rakyat banyak.
5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!
Jawaban :
Bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara yaitu:
1. Di Lingkungan Sekolah.
Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku dan partisipasi politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti:
Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra dan sebagainya.
Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, atau bisa juga pembuatan anggaran kelas.
Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di lingkungan sekolah.
2. Di lingkungan Maysarakat.
Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat dicerminkan dalam lingkungan masyarakat melalui beberapa kegiatan / partisipasi seperti:
Forum warga.
Pemilihan kepala desa, ketua RT, RW, ketua organisasi masyarakat dan lain sebagainya.
Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT RW, LMD dan lain sebaginya.
3. Di lingkungan Negara.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk dari perilaku politik yang dapat mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung adalah melalui partisipasi kegiatan seperti:
Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada).
Aksi demonstrasi secara tertib, damai dan juga santun.
BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PKN Uji Kompetensi 4 Halaman 93 94 Semester 2
BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PKN Uji Kompetensi 5 Halaman 125 Semester 2
BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PKN Uji Kompetensi 3 Halaman 73 Semester 1
Kesimpulan
Demikian Kunci Jawaban buku paket siswa SMA/SMK PKN kelas 10 semester 1 halaman 98. semoga bermanfaat untuk para pembaca yang sudah mampir di jawaban buku paket.
Kunci jawaban ini ditujukan sebagai bahan referensi Frequently Asked Questions dan latihan untuk siswa dirumah yang berasal dari buku siswa Kunci Jawaban PKN kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2016.
Pencarian yang paling banyak dicari :
- Kunci Jawaban Buku Paket Kelas 10
- Kunci Jawaban Buku Paket halaman 98
- Kunci Jawaban Buku Paket kelas 10 kurikulum 2013
- Kunci Jawaban Buku Paket kelas 10 semester 1
- Kunci Jawaban Buku Paket kelas 10 terbaru
- Kunci Jawaban Buku Paket Buku Siswa Kelas 10
- Kunci Jawaban Buku Paket buku siswa
- Kunci Jawaban Buku Paket kelas 10 buku pkn
- Kunci Jawaban Buku Paket SMA/SMK
- Kunci Jawaban Buku Paket semester 1
- Kunci Jawaban Buku Paket lengkap
- Kunci Jawaban Buku Paket terbaru
- Kunci Jawaban Uji kompetensi bab 3
- Kelas 10 BAB 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Neagara Republik Indonesia Tahun 1945.
